Criticizing World Politics (The Basic: International Relation)

Realisme memandang Politik Dunia dengan asumsi bahwa aktor utama hanyalah Negara, namun pada kenyataanya, Politik Dunia tidaklah sesederhana itu. Maka dari itu akan Politik Dunia akan ditinjau dari beberapa teori utama Hubungan Internasional. Setiap teori menekankan / memfokuskan hal-hal tersebut dengan gambarannya sendiri tentang Politik Dunia.

 

Perbandingan Tentang Gambaran Politik Dunia

Realisme

Dunia terdiri dari negara-bangsa yang berbentuk kesatuan dan berdaulat, yang beroperasi dalam lingkungan yang anarki (Competitive Self-Help Environment). Negara bertindak secara rasional demi kepentingan nasionalnya untuk mengoptimalkan kekuasaan (power) dan memastikan keberlangsungan negaranya (Survival). Kepentingan politik suatu negara (power), harus selalu dijadikan prioritas dalm berhubungan dengan negara lain. Dan jalan untuk mendapatkan kekuasaan hampir selalu ditentukan oleh kemampuan militernya. Hal ini dikarenakan Dunia Politik terdiri dari negara-negara yang bersaing demi kepentingan kekuasaan (Power Interest), maka merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan lagi bahwa nantinya mereka akan saling berperang.

 

Idealisme

Daripada sebuah negara, seharusnya individulah yang menjadi pusat dari teori politik internasional.  Negara-negara pada hakekatnya, merupakan sebuah ‘kejahatan penting’ dan kehadiran dari sejumlah besar ketidak demokratisan, ketidak-terwakilan yang merupakan pemicu menuju perang itu sendiri.

Individu-individu tersebut rasional, mereka adalah ‘Utility Maximizers’ (memaksimalkan keinginan/kbutuhannya). Mereka ingin mendapatkan kepentinganya sebaik mungkin untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka memiliki dasar ‘Harmony of Interest’. Kepentingan tersebut termasuk hal-hal seperti kebebasan individu, HAM dan kesempatan untuk memperkaya dirinya (engage in wealth creation). Negara-negara yang memiliki aturan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan perdagangan bebas akan memperkecil peluang perang untuk terjadi satu sama lain. Hal ini dikarenakan perang akan sangat bertentangan dengan ‘Harmony of Interests’ individu-individu tersebut.

 

English School

Para pengikut English School memandang bahwa negara adalah aktor penting dalam Politik Dunia dan beroperasi dalam situasi yang anarki, Namun mereka bisa berdampingan satu sama lain dalam konteks Society of states (Perhimpunan Negara-negara). Society of States inilah yang nantinya menghasilkan norma-norma dari perilaku internasional, hukum internasional dan hubungan-hubungan yang berujung pada terbentuknya International Orders.

Perbandingan ketiganya:

Realist melukiskan negara-negara sebagai pencari kekuasaan (Power Seekers) yang berjalan demi kepentingan nasionalnya. Dalam pandangan ini, lingkupnya relatif kecil untuk membahas moral dan etika. Negara-negara dengan mudahnya melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk tetap bertahan (survive).

Berbanding terbalik dengan Idealis, yang memusatkan perhatian pada individu, memunculkan pertanyaan-pertanyaan normatif tentang bagaimana seharusnya Politik Dunia berkembang untuk memastikan bahwa perdamaian hubungan internasional lah yang akan berlaku.

English School mencoba untuk mengembangkan posisi diantara dua pendekatan tersebut yang menyoroti sifat berdaulat dari suatu negara dan tindakannya dalam suatu konteks, yang mereka sebut sebagai ‘International Society’.

 

Methodologies In International Relation

Ketiga teori tersebut merupakan pendekatan metodologi klasik (Classical Methodological Approach). Selang abad ke-20, banyak teoritikus HI yang tidak puas dengan tradisi klasik ini, mereka ingin mengembangkan teori-teori yang lebih tepat, yang bisa diuji dan diverifikasi seperti eksperiment ilmiah pada umumnya.

Perubahan bertahap untuk menjadi lebih ‘ilmiah’ atau metode positivist dalam Hubungan Internasional pertama kali terlihat dalam tulisan realist scholar seperti Morgenthau. E. H. Carr. Morgenthau menyatakan bahwa politik adalah ‘diatur oleh hukum yang obyektif yang berakar dari sifat manusia itu sendiri’ (Morgenthau 1985 [1984]: 4). Ini berarti politik intinya adalah sebuah ilmu pengetahuan, yang pada dasarnya, mendasari prinsip-prinsip perilaku politik dapat ditemukan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih obyektif dan ilmiah untuk mempelajari fenomena sosial.

Selain itu ada Keneth Waltz yang dengan lebih jelas mengadopsi sebua pendekatan untuk menemukan teori-teori HI yang dikenal dengan Positivist Empiricism (mampu menetapkan melalui penerapan fakta-fakta bermakna tentang prinsip-rinsip ilmiah terkait dunia sosial yang berpegang kepada pengujian yang tepat).

Waltz adalah seorang Realist, namun dengan membawa prinsip-prinsip positivist terhadap subyek HI, di mengurai dan menyederhanakan kembali realisme, dan menghasilkan sesuatu yang kita sebut Neo-Realisme. Meski ia setuju dengan Morgenthau bahwa Objektifitas harus ada, dan pendekatan saintifik harus digunakan, sebagai Neo-realis, ia membantah pemikiran bahwa kita dapat menjadikan sifat manusia sebagai dasar pemahaman dalam Hubungan Internasional.

 

Critical Theory

Yang paling lazim dimiliki oleh semua teoritikus critical adalah bahwa mereka sam-sama memberi perhatian pada politik bebas, membawa perubahan fundamental bagi grup yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat dengan mengehilangkan struktur hirarki sosial. Dalam artikel tahun 1982, teoritikus Critical Theory, Robert Cox, menyatakan dua tipe teori, yakni: Teori yang memecahkan masalah (Problem solving theory) dan critical theory.

Critial theory memunculkan pertanyaan terkait konstruksi sosial dari ilmu pengetahuan. Ini adalah pemikiran dimana ‘pengetahuan mencerminkan sebuah proses dimana masyarakat mulai menerima klaim-klaim Ilmu pasti sebagai yang paling benar dari ilmu yang lain’. Tulisan terkenal Cox disebutkan bahwa ‘teori selalu diciptakan untuk seseorang untuk beberapa tujuan’(ox 1981: 128, Original Emphasise).

 

Post-Modernism

Post-Modernism atau yang dikenal juga dengan Post-Structuralism merupakan pendekatan yang didasarkan pada semua pertanyaan tentang klaim-klaim pengetahuan, dan memfokuskan perhatiannya pada keterkaitan antara power(kekuasaan) dan penciptaan pengetahuan (Knowledge creation). Pusat dari pendekatan Post-modernist merupakan penyerangan terhadap sesuatu yang kita sebut Metanarratives , yakni teori yang terikat pada fakta-fakta tentang ‘truth claim’ tentang dunia.

Feminism

Feminist International Relation muncul pada 1980-an dan terlibat dalam kritik tentang bagaimana pengetahuan Hubungan Internasional kita dibentuk dari pengalaman-pengalaman para pria, dan mengabaikan bagaimana wanita menjalani dunia politik itu. Cynthia Enloe beranggapan bahwa selama ini wanita seolah tidak ada dalam dunia politik, wanita sangat jarang mewakili dalam segala area yang secara tradisional berasosiasi dengan Hubungan Internasional: seperti Kepala negara, diplomat, pegawai  militer, pemimpin bisnis, pemimpin organisasi internasional dan sebagainya. Enlo mengatakan bahwa sebenarnya para wanita bukan absen dari dunia politik, melainkan dilupakan. Karena kita kerap megartikan Hubungan Internasional sebagai ‘High’ politic dari hubungan antar-negara saja, kita cenderung tidak menyadari bahwa kita telah memandang rendah peran perempuan yang bertindak sebagai istri para agen diplomat, pekerja di MNC maupun pekerja perkebunan.

NB:

Tulisan Ini sepenuhnya dikutip dan diterjemahkan oleh penulis, dari bab 6 Buku:
The Basic: International Relation/Peter Sutch and Junita Elias (2007)

Tokoh Politik, ekonomi, Filsuf – Karya Literatur (Buku), Konsepnya dan Spektrum Politik Kiri-Kanan

 

 

NAMA	BUKU	CONCEPT	KETERANGAN*
PLATO	THE REPUBLIC	PHILOSOPHER KING
Adolf Hitler	Mein kampf	Mad men in authority	Facism
ARISTOTELES	THE POLITICS	IDEAL CONSTITUTION ZOON POLITICON	MAP – TOD (Monarchy-Aristocracy-Politea) – (Tirany-Oligarchy-Democracy)
KARL MARX	Capital Communist manifesto	Komunisme *)   marxisme  *)	Father of twentieth-century communism *)Marxism : belief in historical materialism, dialectical change and the use of class analysis. *)komunism : prinsip kepemilikan kekayaan, komusism sering disamakan dengan prinsip2 marxist
ADAM SMITH	THE WEALTH OF NATION	FREE MARKET *) Invisible Hands **)	*) Free Market : bebas campur tangan pemerintah **) Menjelaskan cara kerja ekonomi dalam pasar
FRIEDRICH VON HAYEK	CONSTITUTION OF LIBERTY Law legislation and liberty	1. Individualism 2. Market order 3. Implacable critic of socialism
NICCOLO MACHIAVELLI	THE PRINCE	Alasan dan Tujuan negara	The prince ditulis untuk pangeran masa depan di itali
JOHN RAWLS	A Theory Of Justice	JUSTICE AS FAIRNESS	Belief that social inequality can be justified only if it is of benefit to the leasts advantaged
THOMAS PAINE	Common Sense (1776) Rights Of Man (1791) The Age Of Reason (1794)	Political DEMOCRACY	Radikalisme nya menyatukan komitmen untuk kebebasan berpolitik dengan keyakinan mendalam pada kedaulatan
Jurgen Habermas	Theory and Practice (1974) Towards a rational society Theory of Communicative Competence (1984, 1988)	Nature Of Rationality   Dynamics of Advanced Capitalism	Habermas’ work ranges over epistemology, the dynamic of advanced capitalism, the nature of rationallity, and the relationship between social science and philosophy
John Maynard Keynes	Economic Consequences of the peace (1919), General theory of employment, interest and money (1936)	MACROECONOMICS	Establishing the dicipline now known as macroeconomic. *)Multipler Effect :mekanisme yang merubah jumlah permintaan dan meningkatkan pendapatan nasional
Herbert Marcuse	Reason and revolution (1941) Eros and civilization(1985) One dimensional men…	Neo-marxism
THOMAS AQUINAS	SUMMA THEOLOGICA	SCHOLATISM
John Stuart Mill	Liberty (1859) Consideration on representatine government Subjection of women(1869)	Neo-liberalism	Divide between classical and modern liberalism (Lihat hal.48, “Politics” Andrew Heywood, Edisi ketiga)
MAX WEBER	Protestan ethic and the spirit of capitalism (1902) Economy and society(1922) Sociology of religion (1920)	3 kinds of authority: -Traditional authority -Charismatic authority -Legal-rational authority
Thomas Hobbes	LEVIATHAN	Leviathan Social contract.
JEREMY BENTHAM	Principles of moral and legislation(1789) Fragments on government(1776)	Utilitarian Natural rights: god given rights that are fundamental to human being and therefore inalienable
Keith Boulding	Three Faces of powers	Membedakan bentuk2 kekuasaan	1.use of force/intimidation 2.productive exchange involving mutual gain/the deal 3.creation of obligation,loyalty and commitment(the kiss)
Andrew Heywood	Politics (third edition)	Faces Of Power	-Power  as decision making -Power as agenda setting -Power as thought control
John Locke	-A letter concerning toleration(1689) -Two treaties of government(1690)	liberalism	Locke was a key thinker in the development of early liberalism
Mary Wollstonecraft	A vindication of the rights of women	feminism	Stressed the equalmrights of women, especially the right of education, on the basis of ‘personhood’
Jean Jaques ROUSSEAU (JJ. ROUSSEAU)	The Social contract.* Emile.** Confessions.***	General will	*)advocates a radical form of democracy that has influenced liberals, socialist,anarchist and some world argue, fascist thought. **)rousseau political teaching summarized ***)examines his life with remarkable candour and demonstrates a willingness to expose his faults and weakness

 

 

 

Political Spectrum

 

LEFT (Spektrum Kiri)………………………………….  RIGHT (Spektrum Kanan)

 

Liberty	Authority
Equality	Hierarchy
Fraternity	Order
Rights	Duties
Progress	Tradition
Reform	Reaction
internationalism	Nationalism

 

 

 

 

Infrastruktur Politik

Kelompok masyarakat yang merupakan kekuatan sosial dan politik rill di dalam masyarakat, disebut “infrastruktur politik” yang mencakup 5 komponen yaitu :
partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik.

a. Partai Politik (political party) di Indonesia

Banyak gagasan-gagasan yang tidak bisa menguntungkan semua pihak karena “Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama serta kepercayaan yang berbeda. Ada Batak, Karo, Minangkabau, Melayu di Sumatra dan sebagainya. Ada banyak agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha bahkan kini Kepercayaan Konghucu juga diakui. Namun sebagian besar masyarakat Indonesia lebih memilih Islam sebagai agamanya.”[1]Menurut Husazar dan Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan angota-anggotanya dalam jabatan pemerintah.

Arti Partai politik menurut UU NO.31 tahun 2002 adalah Organisasi politik yang dibentuk olehsekelompok warga negara secara sukarela  atas dasar persamaan dan cita-cita memperjuangKan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa  dan negara melalui PEMILU.

Sejarah Partai Politik

– Masa Pra Kemerdekaan

Partai-partai yang berkembang sebelum kemerdekaan dengan 3 aliran besar yaitu Islam(Sarekat Islam), Nasionalis(PNI, PRI, IP, PI), dan Komunis(PKI), serta Budi Utomo sebagai organisasi modern yang melakukan perlawanan tidak secara fisik terhadap Belanda.

– Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1965)

Maklumat Pemerintah(3 Nov 45) yang memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik agar masyarakat dapat menyalurkan aspirasi secara teratur membuat tumbuh suburnya partai-partai politik pasca kemerdekaan. Dan terbagi 4 aliran yaitu : Dasar Ketuhanan (Partai Masjumi, Parkindo, NU, Partai Katolik), dasar Kebangsaan(PNI, PIR, INI, PTI, PWR), dasar Marxisme (PKI, Partai Murba, Partai Sosialis Indonesia, Permai), dan dasar Nasionalisme (PTDI, PIN, IPKI).
Pada masa Demokrasi Liberal berakibat mandeknya pembangunan ekonomi dan rawannya keamanan karena perhatian lebih ditujukan pada pembenahan bidang politik. Hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang melahirkan Demokrasi terpimpin. Dan terjadi pengucilan kekuatan TNI oleh PKI dalam Peristiwa G30s/PKI dengan jatuhnya 7 perwira tinggi TNI AD. Akhirnya, Kehancuran Orde Lama ditandai dengan surutnya politisi sipil.
– Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada era Orde Baru partai Golkar selalu mengalami kemenangan dan hanya mempergunakan asas Pancasila. Era Orde Baru mengalami antiklimaks kekuasaan hingga Indonesia mengalami krisi moneter dan berkembang menjadi krisis multidimensi.

– Masa Reforfmasi(1999-Sekarang)

Pada masa ini merupakan arus angin perubahan menuju demokratisasi dan asas keadilan. Dan partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali dan mengikuti pemilu dengan multi partai.

b. Kelompok Kepentingan (interest group)

Aktivitasnya menyangkut tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran yang monolitis dan intensitas usaha yang tidak berlebihan serta mengeluarkan dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik di luar tugas partai politik.
Menurut Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan diidentifikasi kedalam jenis-jenis kelompok, yaitu :

– Kelompok anomik => Terbentuk diantara unsur masyarakat secara spontan
– Kelompok non-asosiasional => Jarang terorganisir secara rapi dan kegiatannya
bersifat kadang kala.
– Kelompok institusional => Bersifat formal dan memiliki fungsi politik disamping
artikulasi kepentingan.
– Kelompok asosiasional => kelompok khusus yang memakai tenaga professional
yang bekerja penuh dan memiliki prosedur teratur
untuk memutuskan kepentingan dan tuntutan.

c. Kelompok Penekan (pressure group)

Salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok ini dapat mempegaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah melalui cara-cara persuasi, propaganda, atau cara lain yang lebih efektif.

Mereka antara lain : industriawan dan asosiasi-asosiasi lainnya.
Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yaitu :
a. Lembaaga Swadaya Masyarakat (LSM),
b. Organisasi-organisasi sosial keagamaan,
c. Organisasi Kepemudaan,
d. Organisasi Lingkungan Hidup,
e. Organisasi Pembela Hukum dan HAM, serta
f. Yayasan atau Badan Hukum lainnya.

d. Media Komunikasi Politik(political communication media)

Salah satu instrumen politik yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya.

e. Tokoh Politik (political/figure)

“Pengangkatan tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota masyarakat dari berbagai sub-kultur dan kualifikasi tertentu yang kemudian memperkenalkan mereka pada peranan khusus dalam sistem politik.Pengangkatan tokoh politik akan berakibat terjadinya pergeseran sektor infrastruktur politik, organisasi, asosiasi, kelompok kepentingan serta derajat politisasi dan partisipasi masyarakat.”[2]
Menurut Letser G. Seligman, proses pengangkatan tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek, yaitu :

a. Legitimasi elit politik,
b. Masalah kekuasaan,
c. Representativitas elit politik, dan
d. Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

---

[1] Www.indonesia.go.id/id/index.php?option=cc

[2] Sarnit Arbi. 2003. sistem Politik Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

PENYEBAB PERANG DUNIA II

A. PENYEBAB TIDAK LANGSUNG PERANG DUNIA II

1. Munculnya Nasionalisme Berlebihan

* Nasionalisme yang ikut memicu Perang Dunia I, semakin berkembang setelah perang selesai. Bahkan , nasionalisme cenderung menjurus menjadi chauvinisme. Kecenderungan tampak pada kebanggaan berlebih terhadap bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain.
* Nasionalisme berlebihan yang muncul di Italia, Jerman, dan Jepang. Di Italia, berupa klaim atas wilayah yang pernah menjadi bagian Kekaisaran Romawi. Di Jerman, berupa pengejaran terhadap bangsa Yahudi dalam rangka pemurnian ras Arya. Di Jepang, berupa klaim atas Asia sebagai kesatuan kawasan di bawah Jepang.

2. Timbulnya Pemerintahan Diktator

* Krisis berlarut-larut setelah Perang Dunia I memunculkan anggapan bahwa pemerintahan demokratis tidak bisa dipertahankan. Timbul kecenderungan untuk menempatkan pemerintah di bawah satu penguasa. Keberhasilan pemerintahan diktator memulihkan stabilitas ekonomi membangkitkan dukungan dari masyarakat sekaligus mendorong negara lain untuk menerapkan model pemerintahan yang sama.
* Pemerintahan diktator antara lain muncul di Italia, Jerman, Spanyol, Uni Soviet, dan Jepang.

3. Munculnya Politik Agresi Militer

* Politik agresi militer muncul bersama di Italia, Jerman, dan Jepang, sekitar tahun 1930-an. Politik agresi militer itu berdasarkan doktrin tertentu dalam negara masing-masing. Doktrin itu menjadi alasan klaim atas suatu wilayah. Misalnya, Jerman merasa berhak atas Rhineland karena wilayah itu dihuni oleh bangsa Jerman.
* Politik agresi militer Italia berdasarkan doktrin Italia Irredenta, politik agresi militer Jerman berdasarkan doktrin Lebensraum, politik agresi militer Jepang berdasarkan doktrin Hakko-ichi-u
* Politik agresi militer erat kaitannya dengan upaya menguasai wilayah kaya akan bahan mentah industri, termasuk industri mesin perang.
* Politik agresi militer terlaksana dalam serangan Italia ke Afrika Utara dan Ethiopia, serangan Jerman ke Rhineland dan Austria, dan serangan Jepang ke Manchuria dan China.

B. PENYEBAB LANGSUNG PERANG DUNIA II

•  Serangan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939, mengawali pertempuran di Front Eropa dan Afrika Utara.

• Serangan Jepang terhadap pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbour, Hawai, pada tanggal 7 Desember 1941 mengawali pertempuran di Front Pasifik.

Ringkasan Dasar-Dasar Ilmu Politik (DDIP)

Pendahuluan

Permasalahan kesejahteraan termasuk didalamnya permasalahan kemiskinan, kelaparan, ketimpangan pendapatan penduduk merupakan salah satu tanggung jawab sebuah negara. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan perekonomian negara. Oleh sebab itu seringkali permasalahan ekonomi ini mempengaruhi keberlangsungan sebuah pemerintahan. Pemerintah seringkali menjadi berkurang legitimasinya di masyarakat akibat perekonomian negara yang memburuk—harga-harga meningkat dan pengangguran dimana-mana

• Sebaliknya seringkali ketika ekonomi baik dan mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat, maka dengan sendirinya pemerintahan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat.
• Berbeda dengan Aristotle, yang melihat government, society dan economy, sebagai bidang yang terpisah, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill dan Karl Marx melihat keterkaitan antara Ekonomi-Politik. Pada saat itu orientasi ekonomi-politik berkaitan dengan bagaimana seharusnya pemerintah memunculkan kesejahteraan.

EKONOMI POLITIK

• Merupakan sub-bidang studi dari ilmu politik yang terfokus pada bagaimana negara dan ekonomi saling berinteraksi.
• Ekonomi politik melihat bagaimana ekonomi mempengaruhi negara (misal: bagaimana ekonomi berpengaruh dalam pemilihan ekonomi) dan bagaimana negara mempengaruhi perekonomian.
• Keterkaitan antara negara dan ekonomi ini pada saat ini sangat kuat, bahkan bagi kaum konservatif sekalipun, keterlibatan negara tetap diperlukan dalam ekonomi.(tokoh mana yg diterapkan di kontemporer ini??)
• Dalam pandangan Phillips Shively, keterkaitan antara politik dan ekonomi sering menggunakan asumsi yang sama dalam perilakunya.
• Asumsi rasionalitas yaitu “individu membuat keputusan dalam rangka memaksimalkan tujuannya” dengan kata lain individu bertindak dalam upaya mencapai tujuan atau sekumpulan tujuan dan mereka akan berupaya dgn strateginya untuk mencapai tujuan tersebut.
• Asumsi rasionalitas ini juga seringkali digunakan dalam politik seperti keterlibatan konstituen dalam pemilihan umum atau individu sebagai aktor rasional membentuk organisasi massa untuk melakukan tindakan bersama.

 

Hubungan antara Negara dan Pasar

• Dalam melihat hubungan antara negara dan pasar ini paling tidak dapat dijelaskan melalui tiga perspektif yaitu:

–        Perspektif Liberal (neo-liberal) melihat bahwa tatanan ekonomi muncul sebagai hasil dari  bekerjanya pasar yang secara relatif tidak ada campurtangan negara, dan dituntun oleh rasionalitas individu.

–        Perspektif Mercantilism dimana negara terlibat dalam mengatur perdagangan internasional serta menjamin kesejahteraan

–        Perspektif Marxism beranggapan bahwa kebijakan negara dan pemerintah memilih mencerminkan kepentingan mereka yang memiliki alat-alat produksi

• Bentuk hubungan antar negara dan pasar menyebabkan munculnya persaingan antara dua sistem ekonomi yang seringkali mencerminkan pula spektrum struktur politik negara.
• Kapitalisme seringkali tidak saja dianggap sebagai sistem ekonomi tetapi juga dianggap sebagai ideologi yang mengagungkan hak individual terutama berkaitan dengan kepemilikan pribadi dan nilai-nilai kompetitif. Begitu pula dengan Sosialisme yang sering dianggap sebagai nilai-nilai (values), teori dan paham.
• Ekonomi Kapitalis:

–        Alat produksi umumnya di pegang oleh sektor private

–        Kehidupan ekonomi diatur oleh prinsip pasar

–        Self-interest  dan memaksimalkan keuntungan merupakan motivator utama.

• Ekonomi Sosialis:

–        Sistem Produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia

–        Alat produksi umumnya dimiliki oleh sektor publicà  memunculkan ekonomi terpimpin

–        Organisasi ekonomididasarkan pada perencanaan, terutama berkaitan dengan alokasi sumberdaya.

–        Kerja sama sebagai motivator untuk mencapai kesejahteraan bersama

• Aspek dari ekonomi-politik yang paling tampak adalah kebijakan perekonomian yang dibuat sebuah pemerintahan.
• Masyarakat perduli terhadap perekonomian negara pada umumnya karena berkaitan dengan dua hal:

–        Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi sebagai performance dari ekonomi

–        Distribusi keuntungan ekonomi (bagaimana keuntungan ekonomi itu dapat dirasakan oleh semua orang secara adil)

• Negara bertanggungjawab untuk membuat fungsi ekonomi berjalan dengan baik, melalui: pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, dan pemerataan distribusi ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

• Keberhasilan sebuah pemerintahan seringkali dinilai dari pertumbuhan perekonomiannya yang stabil dan cepat.
• Ukuran tentang kestabilan pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari

–        Per capita income

–        Gross domestic product (per capita GDP)

• Ukuran kesejahteraan masyarakat dan pertumubuhan ekonomi di setiap negara sangat beragam bahkan perbandingan GNP antara negara maju (swissà $43.060 dibanding ethiopia à $100 pertahun)
• Faktor perbedaan ini antara lain disebabkan antara lain perbedaan SDA (Saudi Arabia); atau masa pembangunan yang panjang (Canada/USA). akan tetapi seringkali à faktor kebijakan ekonomi pemerintah.
• Peran pemerintah dalam masalah ekonomi (pro and con)
• Mengapa Pemerintah menyerahkan kebijakan ekonomi pada pasar bebas à gov merupakan arena politikà siapa yang dominan akan memiliki kecenderungan menggunakan kontrolnya untuk menggunakan uang publik (pajak) bukan untuk investasi, melainkan untuk menjaga dukungan publik bagi pemerintahan dengan kegiatan yang tidak mendorong munculnya produktivitas masyarakat (rent) àsubsidi.
• Import-substitution industrialization, merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang sering menghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, dimana muncul kecenderungan untuk menciptakan industri dalam negeri yang tidak kompetitif. Tidak didorong untuk kompetitif ekspor

Inflasi dan Pengangguran

• Inflasi secara umum dapat dikatakan sebagai peningkatan harga-harga barang.
• Beberapa hal yang menyebabkan inflasi antara lain:

–        Money to spend à akibat defisit pengeluaran oleh pemerintah yang tidak seimbangàmonetarism (Friedrich von Hayek)

–        Supply of thing à kelangkaan barang tertentu

–        Monopolies à monopoli memberikan kemungkinan bagi perusahaan atau kelompok untuk menaikkan harga.

• Terjadinya inflasi akan sangat mempengaruhi masyarakat, tidak saja berkaitan dengan kesejahteraan tetapi juga pola perilaku sosial-budaya maupun politiknya.
• Oleh sebab banyak faktor yang menyebabkan inflasi, seringkali pemerintah tidak mampu mengontrol inflasi tersebut selain menyerahkannya pada pasar bebas.
• Pengangguran merupakan situasi ketika kebutuhan lapangan kerja tidak mencukupi bagi semua angkatan kerja yang ada. Hampir semua sistem ekonomi menghadapi permasalahan ini.
• Pengangguran mempengaruhi masyarakat antara lain karena:

–        Hilangnya social respect à tindak kriminal

–        Ekonomi yang tidak efisien

• Permasalahan pengangguran ini sangat terkait dengan inflasi à mencegah inflasi àmenaikkan suku bunga à penurunan aktifitas ekonomi à peningkatan pengangguran

Distribusi Ekonomi

• Permasalahan terpenting untuk melihat kesejahteraan masyarakat, bukan semata melalui pertumbuhan ekonomi (performance) melainkan juga yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan distribusi keuntungan ekonomi bagi semua pihak.
• Pemerintah memegang peranan dalam menciptakan kesetaraan distribusi dalam ekonomi yang adil, antara lain melalui:

–        Subsidi dan bantuan khusus bagi kelompok masyarakat miskin

–        Menerapkan sistem pajak progresif.

• Negara miskin biasanya memiliki keterbatasan dan beban ketidaksetaraan (inequality)  distribusi yang besar dibandingkan negara maju.
• Pada banyak kasus sistem demokrasi dianggap lebih berpihak pada kebijakan kesejahteraan sosial, karena pada negara demokratis, pemerintah bertanggungjawab pada masyarakat secara umum.
• Seringkali ketimpangan income terjadi pada semua sistem baik politik maupun ekonomi. Akan tetapi pada negara yang memiliki income tinggi lebih memungkinkan untuk mempertahankan otoritas politik dan kepentingannya.

Bank Sentral

• Salah satu institusi yang membantu pemerintah menjaga fungsi ekonomi berjalan sesuai adalah Bank Sentral.
• Bank sentral merupakan bentukan pemerintah untuk membantu transaksi, kordinasi kebijakan perbankan, dan mengontrol suku bunga (untuk memperbanyak atau menarik uang dipasaran).
• Karena dibentuk oleh negara maka Bank Sentral merupakan badan publik, tingkat otonominya dari politik pemerintahan sangat beragam untuk semua negara.
• Pada negara tertentu Bank Sentral dikontrol pemerintah, pada negara lain mungkin sangat independen.
• Bank sentral yang otonom sangat diperlukan terutama ketika berhadapan dengan permasalahan inflasi, yang membutuhkan keputusan-keputusan yang tidak populer. Ada anggapan kedekatan hubungan antara Bank Sentral dengan penguasa politik akan menyebabkan ketidak bebasan Bank sentral dalam menahan inflasi.

Korupsi

• Korupsi di masyarakat merupakan salah satu kondisi ekonomi-politik yang mempengaruhi fungsi ekonomi.
• Korupsi dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan atau perubahan yang dilakukan sehingga tidak mencapai tujuan yang sebenarnya.
• Secara khusus dalam politik adalah ketika perilaku aparat dalam menjalankan tugas publiknya tidak sesuai dengan ketentuan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
• Korupsi sendiri bisa bersifat politik/public policy (konstituen yang menjual suaranya) atau berkaitan dengan uang dan keuangan (mark up) à ekonomi-politik.

Poverty (kemiskinan)

• Konsepsi kemiskinan yang didasarkan pada The monetary-based  sudah ham,pir berlaku universaldiantara negara dan organisasi internasional sejak tahun 1945
• Kemiskinan (Poverty) diartikan sebagai kondisi yang dialami oleh manusia –mayoritas adalah perempuan—dimana mereka umumnya tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan material dasarnya.
• Negara maju (Developed countries) menganggap kemiskinan berada diluar mereka dan merupakan karakteristik dari negara dunia ketiga (Third World). Pandangan ini telah memberikan justifikasi bagi negara maju untuk membantu “membangun” negara dunia ketiga melalui upaya integrasi dalam pasar global.
• Akan tetapi, kemiskinan seperti ini juga banyak muncul pada beberapa sektor dari populasi di beberapa negara utara sebagaimana juga di Negara Dunia Ketiga, sehingga kategorisasi secara tradisional menjadi tidak lagi relevan
• Sebuah pandangan alternatif terhadap kemiskinan  yaitu dengan lebih menekankan pada kesenjangan akses pada masyarakat –sumberdaya, ikatan kemasyarakatan dan nilai-nilai spiritual.
• Kemiskinan menjadi agenda politik global pada awal abad 21.

 

Development (Pembangunan)

• Pada tahun 1945 AS mendapatkan carte blanche untuk membuat sebuah tatanan ekonomi liberal melalui sebuah sistem Bretton Wood. Pilar dari ekonomi liberal yang dikembangkan dari sistem ini adalah IMF, World Bank, and the GATT (WTO).
• Perang dingin telah menstimulasi kompetisi antara Barat dan Timur untuk mendapatkan sekutu dibeberapa negara berkembang. Kebanyakan dari negara-negara berkembang tersebut akhirnya menerapkan sistem ekonomi internasional Barat, dan pembangunan yang dilakukan dalam konteks sistem tersebut seperti: didasarkan pada pertumbuhan dalam pasar bebas, tetapi juga menekankan peran dari negara dalam mendorong pembangunan.
• Kemajuan dicapai pada tahun 1980, mengacu kepada kriteria pembangunan yang orthodoxdidasarkan pada GDP per capita, pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.
• Walaupun terdapat pencapaian pembangunan, akan tetapi muncul kesenjangan yang cukup besar antara mereka yang sangat kaya dan yang sangat miskin dalam populasi dunia, dan beberapa negara berkembang yang maju pada tahun 1990an memiliki jumlah hutang lebih besar dibandingkan pada tahun 1980an
• Kebanyakan dari negara-negara bekas blok timur atau Dunia Kedua , saat ini dipandang dalam masa ekonomi transisi dari ekonomi yang terencana ke ekonomi pasar bebas, setelah mengalami penurunan perekonomian praktis negara-negara tersebut masuk pada kategori Dunia Ketiga
• Pemikiran tentang efek Trickle-down, telah dianggap tida berhasil, dimana diakui bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dapat mengurangi kemiskinan jika disertai dengan kebijakan ekonomi dan sosial tertentu.
• Pengakuan terhadap kegagalan pandangan  pertumbuhan ekonomi sebagai dasar indikator dari pembangunan mendorong UNDP memunculkan pengukuran pada Index Pembangunan Manusia (Human Development Index) untuk mengukur pembangunan sebuah negara melalui indikatorlongevity, education, dan average purchasing power.
• Strategi pengurangan kemiskinan nasional, merupakan sebuah respon terhadap kegagalan pemikiran pembangunan orthodox, terutama berkaitan dengan kepemilikan nasional dan kebijakan
• Teori Dependensi melihat kegagalan negara-negara dunia ketiga, merupakan akibat dari kebijakan orientasi ekspor, dan pasar bebas yang justru meningkatkan kesejahteraan negara barat dan kaum elit di selatan

 

A critical alternative view of development  

• Selama dua dekade kebelakang, muncul perdebatan mengenai bentuk pembangunan yang sebenarnya.
• Pandangan alternatif tentng pembangunan muncul didasarkan pada upaya transformasi kekuasaan yang eksisting mempertahankan status quo. Struktur kekuasaan ini menyebar dari tingkat lokal hingga global dan mereka saling terkait satu sama lain
• Lembaga-lembaga “akar rumput” cenderung mendorong pembangunan atas dasar kontrol dan pemberdayaan lokal. Pembangunan dalam pandangan alternatif ini dapat dilihat memberikan fasilitas bagi kemajuan komunitas dalam pandangannya sendiri
• Dengan demikian pembangunan dalam pandangan alternatif menginginkan adanya peningkatan partisipasi komunitas, pemberdayaan, kesetaraan, kemandirian dan keberlanjutan.